Pencairan Dana Tunjangan Dewan Disebut Tak Berpayung Hukum, Ketua DPRD Tanjungpinang: Itu Fitnah!

Ketua DPRD Yuniarni Pustoko Weni secara tegas membantah jika prosesi pencairan dana tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Tanjungpinang tidak berpayung hukum. Karena menurut Weni pencairan dana tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 

EKSPRES.ID, TANJUNGPINANG – Ketua DPRD Yuniarni Pustoko Weni menegaskan, pencairan dana tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Tanjungpinang sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlalaku. Untuk itu, Weni secara tegas membantah jika prosesi pencairan dana tunjangan dewan kota yang dipimpinnya tidak berpayung hukum.  

Weni mengungkapkan hal tersebut menyusul pemberitaan di sejumlah media online setempat terkait pembayaran tunjangan dewan yang dianggap tidak memiliki payung hukum berupa Peraturan Wali Kota.

“Jadi, berita yang menerangkan jika DPRD Kota Tanjungpinang tidak mempunyai payung hukum dalam pencairan dana tunjangan pimpinan dan anggota adalah tidak benar dan fitnah,” tegas Weni dalam sebuah konfrensi pers di gedung DPRD Tanjungpinang, Senggarang belum lama ini.

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni.

Weni yang saat itu didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya menjelaskan, terkait tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang, telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selanjutnya aturan tersebut telah dijabarkan kembali ke dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Sehingga tidak benar jika pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang tidak memiliki payung hukum. Sebab, seluruh penghasilan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD,” papar Weni.

Lebih lanjut Weni juga menjelaskan, selama ini pedoman pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang hingga saat ini masih berlaku dan belum dinyatakan dicabut ataupun diganti.

“Sehingga kedudukan hukum Peraturan Wali Kota Tanjungpinang tersebut masih dapat dipergunakan selama belum dicabut ataupun diganti,” tutur Weni seraya menjelaskan jika pembentukan Peraturan Wali Kota merupakan kewenangan dari Wali Kota bukan merupakan kewenangan DPRD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

“Sehingga jikapun Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2018 dianggap sudah tidak sesuai atau tidak relevan, maka seharusnya Wali Kota Tanjungpinang yang melakukan perbaikan ataupun perubahan atas Peraturan Wali Kota tersebut,” jelasnya.

Weni juga menegaskan, untuk memastikan agar tidak adanya kekosongan aturan hukum atas pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2017 maupun Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka sepanjang Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau tidak dicabut, diganti ataupun dibatalkan maka Peraturan Wali Kota tersebut masih merupakan payung hukum yang sah.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Selanjutnya dalam Ayat (2) Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD hanya dalam hal teknis operasional. Sementara secara administratif, Sekretaris DPRD tetap bertanggungjawab kepada Wali Kota.

”Sehingga persoalan Peraturan Wali Kota yang bersifat administratif merupakan ranah dari Sekretaris DPRD dan Wali Kota Tanjungpinang.

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD hanya memfasilitasi segala pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan,” tanggap Weni.

Ketua DPRD Yuniarni Pustoko Weni didampingi sejumlah anggota dewan lainnya saat menggelar konfrensi pers terkait pencairan dana tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Tanjungpinang yang belakangan menimbulkan polemik.

Anggaran DPRD Tanjungpinang, kata Weni, sudah teranggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selanjutnya aturan tersebut telah jabarkan kembali ke dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bahwa untuk dapat dipahami pula, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD dari 2019 sampai 2021 pada dasarnya telah pula terealisasikan dan tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD Kota Tanjungpinang yang telah diketahui juga disetujui oleh Wali Kota.

”Kemudian DIPA tersebut diserahkan oleh Wali Kota kepada seluruh OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang termasuk Sekretariat DPRD. Jadi tidak benar jika pencairan
dana tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Tanjungpinang tidak berpayung hukum,” demikian Weni.

Laporan: Redaksi
Editor: Redaksi

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.