Kabid Pemdes DPMD Lingga: Anggaran Pilkades Disalurkan Melalui BPKAD

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Lingga Andika Suarta. (Foto: Rusli/Ekspres.id)

EKSPRES.ID, LINGGA – Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lingga, Andika Suarta menjelaskan anggaran Pilkades disalurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lingga.

Suarta menjelaskan, dana yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ke setiap desa sifatnya bantuan.

“Dana itu bantuan Pemkab Lingga untuk Pilkades ke desa, bantuan disalurkan melalui BPKAD, yang nanti dari desa atau panitia menyusun RAB yang selanjutnya mengajukan anggaran ke kami DPMD, kemudian Kabid kami mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan ke BPKAD,” ucap Kabid Suarta Andika kepada awak media, belum lama ini.

Ia menambahkan, untuk mencairkan dana tersebut harus ada rekomendasi dari desa ke camat, camat ke DPMD, DPMD ke BPKAD, karena sumbernya tetap dari BPKAD, dan bantuan itu merupakan bantuan khusus untuk keuangan Pilkades.

Suarta Andika juga menjelaskan, Perbup tentang acuan penggunaan keuangan Pilkades sampai saat ini belum diturunkan, karena harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak provinsi. Sedangkan isu yang beredar di lapangan saat ini tentang angka Rp25 juta untuk setiap desa yang melaksanakan Pilkades itu hanya bayangan sementara dan belum resmi.

“Jadi bantuan itu payung hukumnya Perbup, yang sampai saat ini memang belum di turunkan karena harus di verifikasi dulu oleh pihak provinsi, yang insyaallah dalam waktu dekat akan kita sampaikan ke setiap desa, termasuk mekanisme pencairannya,” ujar Suarta.

Lebih lanjut Suarta Andika mengatakan, di dalam perbup tersebut juga akan dijelaskan peraturan peruntukan dana bantuan Pilkades, seperti ATK kelengkapan surat menyurat, pengadaan seperti cetak surat suara dan lainnya, konsumsi, transfortasi, hingga honorarium bagi para pelaksana Pilkades.

“Dan seandainya tidak cukup dari anggaran itu, maka boleh di anggarkan dari APBDes, dalam tanda kutip, seandainya tidak cukup. kalau hanya sekitar dua TPS kami rasa cukup karena maksimalnya empat TPS, tapi kalau lebih dari empat TPS, baru mungkin di usahakan dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang masuk ke APBDES, jadi boleh di anggarkan,” ucapnya.

Sedangkan terkait besaran honorarium, akan ditentukan oleh DPMD di Perbup keuangan, agar bagi para pelaksana Pilkades dari semua desa, angkanya sama dan tidak ada yang berbeda.

“Terkait acuan honor bagi PPS atau panitia desa, akan dibayar Rp300 ribu per bulan selama lima bulan, sedangkan untuk KPPS dibayar Rp300 ribu per kegiatan. Ini perlu diluruskan karena itu juga sudah kita rapatkan dengan pihak Kecamatan, itu bukan perbulan melainkan per kegiatan,” jelasnya lagi.

DPMD juga berharap, pihak pemerintahan desa untuk saat ini dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh para panitia pemilihan Kepala Desa, agar keuangannya ditalangi terlebih dahulu.

“Karena kalau kita lihat dari mulai saat ini sudah menggukan anggaran, seperti cetak pengumuman, untuk ATK, transportasi, makanya kami berharap dari desa tolong ditalangi dululah para panitia ini sebelum pencairan, kalau sudah cair nantikan bisa diganti, dan desa tidak boleh tinggal diam karena ini untuk kepentingan desa, sedangkan panitia hanya membantu untuk penyelenggaraan pemilihan ini,” harapnya.

Berkat kerja sama semua pihak, masih Suarta, muda-mudahan Pelkades serentak tahun ini bisa berjalan dengan baik.

Reporter: Rusli
Editor: Ogawa

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.