Asisten II, Tasrif : Pembangunan Pasar Ikan Natuna Sudah Melalui Proses Kajian Amdal

Sambutan Asisten II Setda Natuna, Tasrif Amran.

Natuna (ekspres.id) – Asisten II Setda Natuna Tasrif Amran, resmi membuka konsultasi publik amdal pembangunan pasar ikan Natuna,giat tersebut bertempat di Ruang rapat Hotel Natuna Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (12/02/2020) pukul 9 pagi.

Ia mengatakan, Pemerintah Jepang menghibahkan anggaran untuk pembangunan Pasar Ikan Modern Ranai, Natuna, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sebelum tahapan dalam pembangunan fisik, KKP telah menandatangani naskah hibah dan memulai berbagai kajian yang dibutuhkan. Salah satunya Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),”jelasnya.

Para tamu undangan dan peserta sosialisasi dan konsultasi publik Amdal rencana Pembangunan Pasar Ikan Ranai dan SKPT.

 

Marilah kita semua bekerjasama dengan rencana pembangunan pasar ikan Natuna ini, begitu juga steak holder agar saling bersinergitas untuk mencapai hasil maksimal dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepannya, dan terimakasih saya ucapkan kepada Kementrian KP senantiasa membangun Natuna dengan berbagai
dari sektor laut dan perikanan serta pasarnya.

Hal sama disampaikan Kasubdit Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan KP Provinsi, Mahrus, ia mengatakan acara sosialisasi dan konsultasi rencana pembangunan pasar ikan membutuhkan amdal, karena dalam proses pembangunan pasar ikan di Ranai akan dilakukan reklamasi pantai, dimana ijin reklamasinya akan dikeluarkan Kementerian KP.

“APBN telah banyak dikeluarkan untuk SKPT Selat Lampa ini, dan Pemerintah RI menginisiasi agar pembangunan ini juga ada anggaran dari pihak lain. Dan Jepang yang memberi anggaran hibah kepada Indonesia untuk pembangunan Pasar Ikan ini,” kata Mahrus.

Tasrif Amran bersama perwakilan KKP RI dan DKP Provinsi Kepri.

 

Lanjut Mahrus, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa yang terintegrasi dengan Pasar Ikan di ranai, sudah melalui kajian KKP dan tim dari Jepang juga ikut dalam meneliti dan melakukan kajiannya.

“Konsultasi publik bagian dari rangkaian ketentuan yang ada untuk dapat ijin lingkungan. Kami harap stakeholder beri saran masukan dalam proses yang rencana akan selesai dalam waktu 4 bulan untuk pembuatan amdal ini, nanti ijin lingkungan dikeluarkan Gubernur Kepri,” tutur Mahrus.

Mahrus juga membeberkan, Bulan April 2020 akan dimulai pengerjaan Detail Enginering Desain(DED).

‘Waktunya untuk DED 6 hulan dan masuk proses kontruksi dimulai oktober 2020. Perlu diketahui proses hibah tidak terikat tahun anggaran tidak seperti APBN. Jadi bisa dilakukan multiyears, dengan target selesai pada April 2022,” ungkapnya.

Hadir dalam giat itu, OPD, Komisi II DPRD, FKPD, Nelayan Natuna, Pelaku Usaha dan undangan lainnya.

Laporan : Budi Darma Sianipar

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.