Blusukan ke Penagi, Bupati Natuna Minta Warga Jangan Terlalu Cemas

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, tampak sedang memberikan penjelasan kepada warga di Kota Tua Penagi.

 

Natuna (ekspres.id) – Banyaknya informasi simpang siur di tengah-tengah masyarakat mengenai WNI dari Wuhan RRT yang di karantina di Natuna, membuat Pemerintah Daerah harus bersosialisasi dengan masyarakat setempat untuk meredam kegaduhan informasi.

Hal itupun disampaikan langsung oleh Bupati Natuna Hamid Rizal di Kota Tua Penagi, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, pada Kamis (06/02/2020) sekitar pukul 08:00 Wib, di dampangi sejumlah stafnya dan FKPD.

Dalam penjelasannya, Hamid berharap masyarakat Natuna, khususnya di Kota Tua Penagi yang di terpa isu eksodus keluar daerah akibat kekhawatiran dampak virus corona, padahal situasinya ada yang liburan dan ada juga bepergian karena Natuna lintasan kapal laut setiap bulannya apalagi ini di musim panen cengkeh.

Warga Penagi saat mengerumuni Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal.

 

“Saya harap masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dan cemas berlebihan, beredarnya isu yang menebar ketakutan perlu kita saring, karena banyak berita hoax di medsos yang perlu kita klarifikasi kebenarannya,” tegas Hamid.

“Masalah khawatir dan was-was itu hal yang wajar dan saya juga merasakan hal sama, tetapi kita dari Pemerintah Daerah telah menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna ke Pemerintah Pusat, apalagi kita lihat beredar video saudara-saudara kita yang di observasi keadaannya baik-baik saja,” katanya.

“Alhamdulillah mereka sehat sampai saat ini dan Pemerintah Pusat mendengar serta menerima aspirasi masyarakat sebagian, dimana Kementrian Kesehatan akan berkantor di Natuna selama observasi dilaksanakan,” ucapnya lagi.

Bupati berharap supaya masyarakatnya tidak terlalu khawatir atas adanya WNI dari Wuhan, China, yang diobservasi didaerahnya.

 

Namun aspirasi masyarakat agar WNI dari Wuhan RRT di karantina di kapal bertempat di tengah laut, hal itu mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat sebab itu aturan dari WHO, jika Pemerintah Pusat bersikeras melaksanakan observasi di kapal dan dibawa ketengah laut, Indonesia akan dinyatakan melanggar HAM.

“Marilah kita sama-sama menyampaikan informasi untuk menangkal berita bohong, sehingga masyarakat tidak terprovokasi dan merasa nyaman,” pungkas Hamid.

Laporan : Budi Darma Sianipar

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.