UPTD Metrologi Legal Diharapkan Mampu Dongkrak PAD Natuna

 

Kegiatan peneraan di Kabupaten Natuna.

 

Natuna (ekspres.id) – Semangat membangun Daerah, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabubaten Natuna melalui Dinas Perindustrian dan Perdangangan (Disperindag) melaksanakan bimbingan teknis secara langsung kepada pengusaha mikro, agar efektif dan profesionalisme dalam menjalankan usahanya.

Demikian di sampaikan, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdangangan, Ahmad Lianda Rangkuti, akrab di panggil Alianda, ketika di temui awak Media di ruang kerjanya, pada Selasa (11/11/2019) siang.

Untuk mengoptipmalkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdangangan Natuna yang di sejalankan dengan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabubaten Natuna telah menbentuk UPTD Metrologi Legal, imbas dari implementasi Undang-Undang Nomor, 23 tahun 2014 tentang, Pemerintah Daerah salah satunya pelaksanaan Metrologi legal, dimana sebelumnya berada dibawah naungan Provinsi, sekarang beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kabubaten/Kota, mewajibkan Kabubaten/Kota memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Legal.

“Saat ini kita sedang menunggu kedatangan Kementerian Perdagangan untuk melihat sejauh mana kesiapan dan keseriusan kita dalam aspek pelaksanaan UPTD,” terang Alianda.

Alianda menuturkan, setelah tim Kemendag turun, hasil penilaian tersebut akan dibawa ke Jakarta, jika penilaiannya layak, maka akan turun Sertifikat keabsahan untuk dapat beroperasi melaksanakan kagiatan peneraan.

Ia menambahkan bahwa sarana dan prasarana yang di miliki untuk menunjang kegiatan peneraan di Kabubaten Natuna, sudah melampaui standar minimal yang di tentukan oleh Kementrian Perdangangan.

“Untuk personil sendiri, kita usahakan ber Sertifikat dan sudah punya Sertifikat, sehingga dapat melakukan kegiatan peneraan tanpa kerjasama dengan Kabubaten lain,” ujarnya lagi.

Hal ini bisa berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak PAD Natuna, karena keuntungan yang dicapai dari pengelolaan langsung UPTD, hasil retribusi sepenuhnya punya Kabubaten Natuna.

“Selama ini kan retribusi tersebut di bagi dua dengan Kabubaten yang mengirim tenaga ahli,” cetus Alianda.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Bina Pasar dan Perlindungan Konsumen, Marzuin, menjelaskan potensi alat ukur yang sudah terdata di Kabubaten Natuna sekitar 2.000 unit, dan itu belum semua Kecamatan, 2.000 unit itu termasuk Perusahaan, SPBU dan depot.

“Berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2018, tentang Retribusi Daerah, sebab besaran retribusi yang di pungut dari tera ulang ini berbeda-beda, tergantung pelayanan dan jenis timbangannya,” jelas Marzuin.

Laporan : Budi Darma Sianipar

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.